Kakanwil Dukung Sosialisasi BPIH dan Keuangan Haji

Ket: Kakanwil Kemenag Sulteng, Ulyas Taha.
Palu (Kemenag Sulteng) - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Sulteng, Ulyas Taha, menyampaikan dukungannya terhadap kegiatan Sosialisasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Keuangan Haji yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan DPR-RI di salah satu hotel di Palu, Senin (11/9). Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait penetapan BPIH dan pengelolaan keuangan haji.
Dalam sambutannya, Ulyas mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan keagamaan di Sulteng. Ia menekankan, umat beragama menjadi energi positif dan potensi besar untuk memajukan sebuah daerah jika dikelola dengan baik.
“Bagaimana kita bisa melihat seluruh kepentingan umat, seluruh kepentingan kehidupan keagamaan bisa termediasi dan terfasilitasi,” kata dia.
Ulyas menjelaskan bahwa masyarakat perlu mengetahui bagaimana penetapan BPIH dan apa dasarnya. Ia berharap, dengan mendapatkan informasi yang kredibel dari materi yang disajikan dalam kegiatan ini, para peserta dapat menyampaikan hal tersebut ke lingkungannya masing-masing.
“Ketika kita sudah mendengarkan penjelasan maka kita akan paham bahwa ternyata sangat besar keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan umat,” ujarnya.
Ulyas juga mengungkapkan rasa bangganya karena kegiatan ini ada di Sulteng. Ia mengatakan, secara tidak langsung Kemenag yang memiliki kewajiban memberikan pemahaman terkait penyelenggaraan ibadah haji kepada masyarakat telah terfasilitasi melalui kegiatan ini.
Dalam kegiatan ini, para peserta mendapatkan penjelasan dari beberapa narasumber, yaitu Anggota BPKH, Amri Yusuf dan Anggota Komisi VIII DPR-RI, Matindas J. Rumambi mengenai aspek-aspek terkait BPIH dan keuangan haji.
- 1 SE SEKJEN No 29 Tahun 2025 tentang Penguatan Publikasi Capaian dan Dampak Kinerja Kemenag
- 2 Pengumuman Seleksi Calon Anggota BAZNAS Periode 2025–2030
- 3 Pengumuman dan Pemanggilan Peserta Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Perpindahan ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain (PDJL)
- 4 Penilaian Evaluasi Kinerja pada Aplikasi e-Kinerja BKN
- 5 Penawaran pelatihan Third Country Training Programme (TCTP) JICA-MTCP 2025: Cybersecurity in Digital Economy.