Morowali (Kemenag Sulteng) – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Morowali menggelar rapat koordinasi untuk mempercepat pendataan kelayakan sarana ibadah dan pendidikan keagamaan, sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Agama RI terkait program "Emergency Exit". Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Kemenag Morowali, Marwiah di Aula Kantor, Rabu (15/10/2025).

Instruksi ini direspons sebagai panggilan moral, bukan sekadar kewajiban administratif. Seluruh fasilitas keagamaan di Morowali mulai dari madrasah, pondok pesantren, TPQ, masjid, gereja, pura hingga vihara akan didata ulang dan dicek kesiapan konstruksinya agar benar-benar aman, layak, dan nyaman digunakan.

"Kesalahan konstruksi bisa berakibat fatal. Kita tidak boleh menunggu kejadian baru bergerak. Kemenag hadir untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan seluruh umat dalam beribadah dan belajar. Ini tanggung jawab moral kita bersama," tegas Marwiah.

Ia meminta seluruh satuan kerja dan pemangku kepentingan bekerja cepat dalam satu komando. "Mohon pemetaan data ini diselesaikan dalam satu minggu ke depan. Ini bukan sekadar laporan, tapi wujud kepedulian kita terhadap keselamatan umat," tambahnya.

Marwiah menegaskan bahwa tugas Kementerian Agama tidak berhenti pada layanan pembelajaran dan pembinaan keagamaan, tetapi juga memastikan keamanan fasilitas ibadah di semua lini.

"Kita ingin masyarakat merasakan kehadiran Kemenag secara nyata, bukan hanya dalam kegiatan seremonial, tetapi dalam hal-hal yang langsung menyentuh kebutuhan mereka," ujarnya.

Dalam forum tersebut, sejumlah pimpinan madrasah dan pesantren menyampaikan kondisi bangunan yang belum layak atau belum memiliki izin operasional (IJOP). Menanggapi laporan itu, Marwiah memastikan akan meneruskannya ke Kementerian Agama pusat agar mendapat perhatian serius.

Melalui langkah cepat ini, Kemenag Morowali menegaskan perannya dalam menjaga keselamatan umat sekaligus memastikan setiap fasilitas keagamaan dan pendidikan berdiri kokoh secara fisik maupun fungsinya bagi masyarakat.