
Rakor Kehumasan, Plt Irjen harapkan Humas Kemenag Semakin Baik

Ket: Plt. Irjen Kemenag RI Saat Membawakan Materi pada Rakor Kehumasan Bidang Pengawasan
Depok (Kemenag Sulteng) - Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agama (Kemenag) RI, Muhammad Thambrin berharap humas dapat semakin baik dan semakin berkualitas dalam pemberitaan. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kehumasan Bidang Pengawasan tingkat Kanwil di Hotel Santika Depok (25/2).
"Kemenag memiliki 34 Kantor Wilayah, 72 Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), dan 512 Kankemenag Kabupaten/Kota dengan lebih dari 230 ribu ASN" rinci Thambrin saat menyampaikan Arah Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal tahun 2020.
Besarnya jumlah ASN Kemenag, menurutnya menjadi modal besar bagaimana diseminasi informasi tersampaikan kepada masyarakat.
Selanjutnya Thambrin menjelaskan ciri Pemerintahan yang baik memiliki peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis dan terpadu.
Sehingga menurut Thambrin, perlu sistem pengawasan yang tepat. "Hal ini membutuhkan tujuan, strategi dan prinsip pengawasan yang tepat" ujarnya.
Tambrin menjelaskan PP No. 60 Tahun 2008 pasal 4 menjelaskan pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik melalui peningkatan integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang tanggung jawab yang tepat, hubungan kerja yang baik dengan instansi terkait, penyusunan kebijakan yang tepat, dan perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.
Rakor yang berlangsung sejak Senin hingga Rabu tanggal 24 s.d 26 Februari ini diikuti Kasubbag Umum dan Humas pelaksana Humas Kanwil Kemenag se-Indonesia, serta dari Pegawai di lingkungan Itjen Kemenag RI.(lilis)
- 1 Pengumuman Seleksi Calon Anggota BAZNAS Periode 2025–2030
- 2 Pengumuman dan Pemanggilan Peserta Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Perpindahan ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain (PDJL)
- 3 Penilaian Evaluasi Kinerja pada Aplikasi e-Kinerja BKN
- 4 Penawaran pelatihan Third Country Training Programme (TCTP) JICA-MTCP 2025: Cybersecurity in Digital Economy.
- 5 Panduan Kurikulum Berbasis Cinta