Palu (Kemenag Sulteng) – Sebanyak 56 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah mengikuti Penilaian Kompetensi ASN, Jabatan Administrator, Pengawas, Pelaksana dan Fungsional, Penyelia, Pertama Muda dan Madya. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, 10–12 Maret 2026.

Asesmen tersebut dibuka secara daring oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Agama RI, Dr. Muhammad Zain, M.Ag., dan dihadiri oleh tim asesor , Selasa (10/3/2026).

Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Sulteng, Moh. Taslim, dalam laporannya menyampaikan bahwa asesmen kompetensi merupakan bagian dari pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilaksanakan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, serta kebutuhan instansi pemerintah.

Menurutnya, pengembangan karier melalui mutasi dan promosi harus dilaksanakan dengan menerapkan prinsip sistem merit secara objektif dan transparan, dengan tetap mempertimbangkan integritas dan moralitas pegawai.

“Melalui kegiatan ini diharapkan kemampuan ASN dapat terukur sehingga mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah,” ujarnya.

Pelaksanaan Asesmen di Aula Kanwil Kemenag Sulteng yang di ikuti sebanyak 56 Peserta. Terdiri dari  jabatan Administrator 10 orang, jabatan pengawas 23 orang, jabatan Pelaksana 12 orang, dan jabatan Fungsional 11 Orang. 

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Sulteng, Junaidin, dalam arahannya mengatakan bahwa pelaksanaan asesmen jabatan merupakan proses yang telah lama direncanakan dan baru dapat dilaksanakan tahun ini.

Ia menegaskan bahwa asesmen menjadi salah satu persyaratan penting dalam pengajuan mutasi maupun promosi jabatan di lingkungan birokrasi. “Asesmen ini merupakan instrumen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja,” katanya.

Menurutnya, asesmen tidak hanya sekadar proses administratif, tetapi juga bagian dari sistem manajemen sumber daya manusia yang modern dan kompetitif. Melalui asesmen yang objektif dan terukur, organisasi dapat memetakan potensi, kapasitas, serta karakteristik setiap pegawai.

Ia menambahkan bahwa hasil pemetaan kompetensi tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan program peningkatan kapasitas, pelatihan, dan pengembangan kompetensi pegawai.

Kakanwil juga mengingatkan bahwa jabatan dalam birokrasi bukanlah hak, melainkan amanah dan bentuk kepercayaan pimpinan yang diberikan berdasarkan kebutuhan organisasi.

“Saya berharap seluruh peserta mengikuti proses asesmen dengan sungguh-sungguh, jujur, dan penuh tanggung jawab, serta menjadikan kegiatan ini sebagai sarana evaluasi diri untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalitas sebagai aparatur,” pungkasnya.