No	Komponen Data / Informasi	Alasan Pengecualian	Dasar Hukum & Dokumen Pendukung	Batas Waktu
1	Petunjuk Operasional Kegiatan	1. POK adalah dokumen pelaksanaan kinerja, kegiatan dan rincian anggaran internal dalam satu tahun sebuah lembaga. Jenis kegiatan dan kinerja dapat dipublikasikan, namun untuk rincian komponen kegiatan dan anggaran dimungkinkan terjadi revisi yang disebabkan adanya perubahan kebijakan pemerintah. Sehingga apabila POK menjadi ranah publik dikhawatirkan intervensi publik dapat mengganggu kebijakan kinerja lembaga yg telah ditetapkan. Pengecualian setelah diaudit oleh auditor ekternal; 2. Karena merupakan arahan dan petunjuk bagi penyelenggara anggaran untuk melaksanakan program/ kegiatan, panduan bersifat internal; 3. Dapat mengakibatkan instabilitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran antara lain adalah intervensi bersifat negatif terhadap dokumen anggaran yang sudah ada.	Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan PP RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RKA-K	Setelah dilaksanakan audit oleh auditor
2	Dokumen Penawaran Pengadaan	Dokumen penawaran pengadaan sampai dengan sebelum ditetapkannya pemenang bersifat rahasia	Perpres RI Nomor 16 Tahun 2018, Pasal 7 Huruf b Perpres RI Nomor 16 Tahun 2018, Pasal 26 Ayat (3) Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 66 Ayat (3)	Sampai ditetapkannya pemenang lelang
3	Dokumen Usulan Revisi Kegiatan dan Anggaran	1. Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang; 2. Karena masih bersifat Usulan; 3. Dapat menimbulkan penilaian berbeda atau penilaian yang bersifat absolut seolah-olah setiap usulan revisi kegiatan dan anggaran tersebut benar adanya atau disetujui sebelum disahkan dan dibahas serta disahkan oleh pihak terkait	Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat (3) Huruf eLampiran	Sampai ditetapkan oleh KPA/DJPb/DJA
4	Perencanaan Kas Harian, Mingguan dan Bulanan	1. Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang, yang apabila diinformasikan ke publik dikhawatirkan akan menimbulkan Informasi Publik yang tidak akurat; 2. Merupakan bagian dari konsumsi internal; 3. Dapat menimbulkan penilaian berbeda atau penilaian yang bersifat absolut seolah-olah setiap usulan revisi kegiatan dan anggaran tersebut benar adanya atau disetujui sebelum disampaikan dan dilakukan penagihan ke KPPN setempat	Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat (3) Huruf eLampiran	Setelah dilaksanakan audit oleh auditor
5	Dokumen Peserta Lelang	Menjaga kerahasiaan indentitas peserta lelang	Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat (3) Huruf eLampiran	Selamanya
6	Data Rincian Realisasi Anggaran Tahun Berjalan	1. Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang, yang apabila diinformasikan ke publik dikhawatirkan akan menimbulkan Informasi Publik yang tidak akurat; 2. Dapat menimbulkan penilaian berbeda sebelum dilakukan audite oleh BPK atau Itjen; 3. Karena bentuk dari transparansi pelaksanaan program/kegiatan	Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat (3) Huruf eLampiran	Sampai selesai tanggapan auditan
7	Dokumen Pembayaran berupa SPP, SPM, SP2D	1. Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang; 2. Karena bentuk dari transparansi pelaksanaan program/kegiatan; 3. Dapat mengakibatkan tidak tertibnya pengarsipan dan pendokumentasian dokumen keuangan (mengakibatkan tercecernya dokumen SPP, SPM dan SP2D/tidak terdokumentasi dengan baik	Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat (3) Huruf e	Setelah selesai pembayaran
8	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	1. HPS merupakan kewenangan PPK, sehingga HPS dijadikan perbandingan harga oleh panitia lelang/ULP dengan harga yang ditawarkan oleh penyedia barang/jasa. Sehingga HPS tidak dapat dipublikasi untuk umum agar bisa dijadikan perbandingan harga. HPS baru dapat dibuka setelah pemasukan dokumen penawaran oleh penyedia; 2. Dapat menimbulkan penilaian tidak obyektif atau tidak diperolehnya haarga yang tidak bersaing.	Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 11	Setelah penetapan pemenang lelang.
9.	Hasil Evaluasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa	PPK memberikan laporan hasil pengadaan kepada PA/KPA melalui berita acara. ULP bertugas membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepada Daerah/Pimpinan Institusi dan memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan Barjas kepada PA/KPA. Sehingga hasil evaluasi bukan untuk diakses oleh publik, tetapi laporan yang diberikan kepada PA/KPA oleh PPK dan ULP.	Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 11 dan 17	-
10	Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahantangan dan Penghapusan BMN berupa Surat, Nota Dinas, Berita Acara, Surat Keputusan	Pencatatan atas BMN dilakukan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan BMN. Pengelolaan BMN dilaporkan pada pelaksana penatausahaan sebagaimana dalam Pasal 5 dan 6 PMK 120/2007. Dengan begitu, dokumen tersebut tidak perlu di laporkan kepada publik karena tidak berhubungan langsung dengan kepentingan publik. Dalam pasal 6 diatur yang berkaitan dengan rahasia jabatan sehingga tidak dapat di umumkan kepada publik	PMK 120/PMK.06/2007 dicabut oleh 181/PMK.06/2016 tentang tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008	-
11	Dokumen Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian BMN	Bahwa penilaian BMN diperlukan dalam rangka mendapatkan nilai wajar yang merupakan unsur penting dalam rangka penyusunan neraca pemerintah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMN/daerah, sehingga ini tidak dapat diinformasikan kepada publik agar pemerintah mendapatkan acuan untuk menyusun neraca pemerintah sebagai pembanding harga yang diajukan ketikan melakukan pengadaan barang selain itu dalam Pasal 15 PMK 06/2008, penilai tidak boleh menginformasikan kepada pihak kecuali atas izin pemberi tugas.	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah	-
12	BMN berupa Tanah yang belum Memiliki Surat Bukti Kepemilikan untuk Keperluan Audit BPK/Itjen	Pencatatan atas BMN dilakukan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan BMN. Pengelolaan BMN dilaporkan pada pelaksana penatausahaan sebagaimana dalam Pasal 5 dan 6 PMK 120 Tahun 2007. Informasi yang berkaitan dengan informasi publik yang diminta belum dikuasai juga tidak dapat di berikan kepada publik	PMK Nomor 181/PMK.06/2016 Pengganti PMK 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008	Sampai dengan ada bukti kepemilikan tanah
13	Rekening Koran Bendaharawan	Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang	Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat (3) Huruf e	Sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang
14	Hasil Pemeriksaan Reguler, Kasus, Khusus, Review Laporan Keuangan, Evaluasi/Pemantauan	Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, yang apabila diinformasikan ke publik dikhawatirkan akan menimbulkan Informasi Publik yang dapat menghambat proses penegakan hukum.	Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat (3) Huruf e	Sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang
15	Buku Kas Umum (BKU)	1. Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang; 2. Karena BKU merupakan bukti pertangungjawaban bendahara/ PPUMK yang wajib dilaporkan kepada atasan langsung dan konsumsi pemeriksaan	Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat (3) Huruf e	Sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang.
16	Buku Kas Pembantu (BKP)	1. Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang; 2. Karena BKP merupakan bukti pertanggungjawaban bendahara/ PPUMK yang wajib dilaporkan kepada atasan langsung dan untuk kepentingan pemeriksaan.	Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat (3) Huruf e	Sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang
17	Dokumen-Dokumen Pajak	 Termasuk didalamnya dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang	Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat (3) Huruf e	Sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang
18	Rekonsiliasi Keuangan DIPA	Termasuk didalamnya dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005	Sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang
19	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	1. Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah penilaian secara periodik pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil. Tujuan penilaian kinerja adalah untuk mengetahui keberhasilan atau ketidak berhasilan seorang Pegawai Negeri Sipil, dan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam melaksana-kan tugasnya dan ini bersifat rahasia; 2. Informasi yang mengungkap data otentik bersifat pribadi.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS	Selamanya
20	Rekam Medis PNS	1. Tidak boleh disebarluaskan kepada pihak-pihak yang tidak berwenang karena menyangkut individu langsung si pasien; 2. Pemberitahuan kepada pasien.keluarga pasien harus oleh dokter	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan	Selamanya
21	Nilai Hasil Tes Mencakup Tes Potensi Akademik, Psikotes, Tes Kesehatan dan Kebugaran, Wawancara dalam rangka Penyaringan/Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil	1. Proses perekrutan CPNS melibatkan pihak Konsultan, data hasil tes CPNS dari konsultan di terima terlebih dahulu oleh Sekjen untuk dilakukan penelaahan lebih lanjut,dan selama proses tersebut berjalan data-data tersebut bersifat rahasia. Hasil akhirnya yaitu berupa nama-nama peserta yang diterima sebagai CPNS baru diumumkan secara terbuka kepada masyarakat; 2. Karena merupakan data pribadi tiap peserta yang menjadi dasar penerimaan CPNS yang wewenang penuh dipegang oleh Tim Panitia Seleksi.	Dokumen Lampiran	Selamanya
22	Proses Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil	1. Penempatan CPNS disesuaikan dengan kebutuhan kedinasan/formasi yang tersedia, jadi informasi tersebut di umumkan secara terbuka; 2. Karena merupakan data pribadi tiap peserta yang menjadi dasar penerimaan CPNS yang wewenang penuh dipegang oleh Tim Panitia Seleksi	Dokumen Lampiran	Selamanya
23	Proses Mutasi Jabatan Struktural maupun Fungsional	Hal ini terkait dengan kredibilitas pegawai, serta hal-hal yang terkait dengan alasan adanya mutasi	Dokumen Lampiran	Pejabat yang bersangkutan dikukuhkan
24	Informasi Kepegawaian meliputi Data Pribadi, Biodata Elektronik, Berkas Arsip Pegawai	Karena informasi ini menyangkut rahasia pribadi seseorang dan apabila dipublikasikan dikhawatirkanya akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	Dokumen Lampiran	Selamanya
25	Usul Pembuatan Karis/Karsu	Karena terkait dengan status keabsahan pernikahan pegawai	Dokumen Lampiran	Selamanya
26	Keputusan Hukdis, Keberatan atas Hukdis dan Peninjauan Kembali atas Hukdis Pegawai	Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan aib seseorang dimana ini bersifat pribadi dan akan berefek kepada psikologisnya.	Dokumen Lampiran	Selamanya
27	Keputusan tentang pemberian/penolakan izin cerai, beristri lebih dari satu dan keterangan untuk melaksanakan perceraian	1. Setiap atasan yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian atau untuk beritri lebih dari seorang wajib memberikan perimbangan secara tertulis kepada Pejabat. Pertimbangan itu harus memuat hal-hal yang dapat digunakan oleh Pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan izin itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak; 2. Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami/istri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan	Dokumen Lampiran	Selamanya
28	Keputusan Pemberhentian Sementara karena Dilakukan Penahanan oleh Pihak yang Berwajib	1. Untuk kepentingan peradilan seorang Pegawai Negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/ pelanggaran jabatan dan berhubung dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara; 2. Karena pegawai yang bersangkutan melakukan kesalahan sehingga berhubungan dengan pihak yang berwajib	Dokumen Lampiran	Selamanya
29	Daftar Nama Pejabat/ Pegawai yang Dikenakan Hukuman Disiplin	Bersifat rahasia yang tidak bisa dipublikasikan	Dokumen Lampiran	Sampai terbitnya keputusan yang inkrah
30	Draft SK Pengangkatan Jabatan Struktural	Kalau masih dalam tahap proses, ini bersifat rahasia, namun ketika sudah ditetapkan dan disahkan boleh dipublikasikan.	Dokumen Lampiran	Sampai SK ditandatangani Pejabat Pembina Kepegawaian.
31	Laporan Hasil Pemeriksanaan Khusus	Laporan pelaksanaan pengawasan, baik berdasarkan program kerja pengawasan tahunan maupun berdasarkan pengawasan khusus dilaporkan kepada aparat pengawasan fungsional.	Dokumen Lampiran	Sampai pemeriksaan tersebut bersifat audited.
32	Laporan Pengaduan Masyarakat Individu/Masyarakat	Dalam KMA 256 Tahun 2003 Pasal 2 harus melakukan perlindungan terhadap pelapor sehingga dalam hal ini pengaduan sebaiknya tidak ungkapkan kepada publik karena dikhawatirkan kerahasiaan pelapor tidak terjaga dan juga menyangkut aib seseorang dikhawatirkan menjadi fitnah. Informasi ini juga tidak dapat diberikan karena dikawatirkan menyangkut hak-hak pribadi seseorang.	Dokumen Lampiran	Selamanya
33	MoU dengan BPKP tentang Audit Bersama dan Program Lainnya;	Tidak diungkapkan kepada publik dikhawatirkan akan audit tersebut menyangkut hak-hak auditi, seperti hak azas praduga tak bersalah, dikhawatirkan bila audit tersebut sebelum ada kekuatan hukum tetap sudah menuduh seseorang sebagai pesakitan.	Dokumen Lampiran	Sampai selesainya dilakukan audit
34	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang meliputi Rencana Obyek Pemeriksaan, Sasaran Pemeriksaan, Besarnya Dana Pemeriksaan, Rencana Mulai Pemeriksaan dan Rencana Penerbitan Hasil Pengawasan (LHP); Alasan: Dapat menghambat proses audit	Dokumen Lampiran	Selesai auditan
35	Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal	Karena menurut KMA Nomor 207 Tahun 2003 merupakan dokumen atau media komunikasi auditor untuk menyampaikan informasi tentang kesimpulan temuan dan rekomendasi hasil audit. Sehingga isi didalamnya dikhawatirkan dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang dan dapat menghambat penegakan hukum.	Dokumen Lampiran	-
36	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Informasi dari BPK merupakan memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas keputusan komisi informasi atau pengadilan.	Dokumen Lampiran	Sampai laporan tersebut bersifat audited.
37	Laporan Hasil Audit BPKP	Informasi dari BPK merupakan memorandum atau surat-surat antar badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas keputusan komisi infomrasi atau pengadilan.	Dokumen Lampiran	-
38	Dokumen-dokumen Pemeriksaan meliputi: Program Kerja Audit (PKA), Kertas Kerjka Audit (KKA), Lembar Temuan Audir (LTA), dan Berita Acara Pemeriksaan	Karena terkait dengan pemeriksaan terhadap auditi, kalau ini bocor akan menghasilkan pengawasan yang tidak bagus (auditi sudah mempersiapkan sebelum pemeriksaan).	Dokumen Lampiran	-
39	Dokumen Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.	Ini terkait dengan kerahasiaan dokumen, kalau bocor dikhawatirkan akan disalahgunakan, bahkan kemungkinan akan diperjualbelikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	Dokumen Lampiran	Sampai dokumen hasil audit bersifat audited.
40	Dokumen Perkara Dalam Proses	Tidak dapat dibuka dikhawatirkan dapat menghambat proses penegakan hukum	Dokumen Lampiran	Selamanya
41	Dokumen Lain-Lain yang Bersifat Rahasia	Tidak dapat dibuka karena dikhawatirkan termasuk surat-surat antar badan public atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan.	Dokumen Lampiran	Selamanya
42	Lokasi Server	Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan kerusakan sistem jaringan yang ada.	Dokumen Lampiran	Selamanya
43	Internet Protocol/IP Address Private	Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, yang dapat mengakses data-data yang menurut sifatnya adalah rahasia.	Dokumen Lampiran	Selamanya
44	Bandwidth Management	Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan gangguan sistem komunikasi data yang ada.	Dokumen Lampiran	Selamanya
45	Sistem Manajemen Database	Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan kerusakan sistem jaringan database yang ada.	Dokumen Lampiran	Selamanya
46	Struktur Database	Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan gangguan pada struktur database yang ada.	Dokumen Lampiran	Selamanya
47	Source Kode	Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan gangguan pada source kode yang ada.	Dokumen Lampiran	Selamanya
48	Desain Laporan Dalam Aplikasi	Hak Cipta	Dokumen Lampiran	Setelah tidak digunakan
49	Arsip Dinamis yang Menurut Sifatnya Rahasia	Karena sifatnya rahasia, maka sampai batas waktu tertentu dapat dipublikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan mengingat pula situasi, kondisi dan kebutuhannya.	Dokumen Lampiran	Sesuai retensi arsip
50	Dokumen Penawaran Kontrak	Dapat dibuka sesuai dengan schedule proses pengadaan barang dan jasa.	Dokumen Lampiran	Sampai pada pengumuman pemenang.
51	Risalah Rapat, Slide Presentasi, Dokumen, Rekaman Suara, dan Transkripsi Rekaman Suara dari Pelaksanaan Rapat-Rapat yang Bersifat Rahasia;	Karena sifatnya rahasia, maka sampai batas waktu tertentu dapat dipublikasikan sesuai dengan situasi serta berdasarkan atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Dokumen Lampiran	Sampai batas waktu tertentu dapat dipublikasikan sesuai dengan situasi.
52	Bahan Rapat, Risalah Rapat Pimpinan (yang Bersifat Rahasia)	Karena sifatnya rahasia, maka sampai batas waktu tertentu dapat dipublikasikan sesuai dengan situasi serta berdasarkan atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Dokumen Lampiran	Sampai batas waktu tertentu dapat dipublikasikan sesuai dengan situasi.
53	Hasil Penelitian/ Penerbitan yang Belum Final dan Belum Memperoleh Koreksi serta Persetujuan Pimpinan untuk Dipublikasikan	Dokumen yang belum final termasuk dokumen yang belum mempunyai ketetapan hukum untuk didokumentasikan, dimungkinkan adanya perubahan-perubahan. Apabila diinformasikan akan mengganggu kepentingan perlindungan HAKI.	Dokumen Lampiran	Sampai disetujui Pimpinan.
54	Hasil Penelitian di Daerah Konflik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab	Dokumen Lampiran	Selamanya.
55	Hasil Pemetaan Daerah Rawan Konflik	Berpotensi memunculkan masalah SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan)	Dokumen Lampiran	Selamanya.
56	Hasil Penelitian Penyimpangan Agama	Berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat.	Dokumen Lampiran	Selamanya.
57	Hasil Audit Temuan Produk	Terkait Penelitian yang harus dipelajari lebih dalam.	Dokumen Lampiran	Selamanya
58	Hasil Audit Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)	Terkait pihak lain, dan tidak boleh dipublish dikarenakan kerahasian untuk pihak ketiga.	Dokumen Lampiran	Selamanya
59	Informasi Produk	Terkait dengan pihak lain dan menyangkut persaingan bisnis	Dokumen Lampiran	Selamanya
60	Data Detail Peserta Pengadaan Barang	Persaingan bisnis	Dokumen Lampiran	Selamanya
61	Data Detail Pelaku Usaha	Persaingan bisnis	Dokumen Lampiran	Selamanya

1

Petunjuk Operasional Kegiatan

1. POK adalah dokumen pelaksanaan kinerja, kegiatan dan rincian anggaran internal dalam satu tahun sebuah lembaga. Jenis kegiatan dan kinerja dapat dipublikasikan, namun untuk rincian komponen kegiatan dan anggaran dimungkinkan terjadi revisi yang disebabkan adanya perubahan kebijakan pemerintah. Sehingga apabila POK menjadi ranah publik dikhawatirkan intervensi publik dapat mengganggu kebijakan kinerja lembaga yg telah ditetapkan. Pengecualian setelah diaudit oleh auditor ekternal;
2. Karena merupakan arahan dan petunjuk bagi penyelenggara anggaran untuk melaksanakan program/ kegiatan, panduan bersifat internal;
3. Dapat mengakibatkan instabilitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran antara lain adalah intervensi bersifat negatif terhadap dokumen anggaran yang sudah ada.

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan

PP RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RKA-K

Setelah dilaksanakan audit oleh auditor

2

Dokumen Penawaran Pengadaan

Dokumen penawaran pengadaan sampai dengan sebelum ditetapkannya pemenang bersifat rahasia

Perpres RI Nomor 16 Tahun 2018, Pasal 7 Huruf b

Perpres RI Nomor 16 Tahun 2018, Pasal 26 Ayat (3)

Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 66 Ayat (3)

Sampai ditetapkannya pemenang lelang

3

Dokumen Usulan Revisi Kegiatan dan Anggaran

1. Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang;
2. Karena masih bersifat Usulan;
3. Dapat menimbulkan penilaian berbeda atau penilaian yang bersifat absolut seolah-olah setiap usulan revisi kegiatan dan anggaran tersebut benar adanya atau disetujui sebelum disahkan dan dibahas serta disahkan oleh pihak terkait

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat (3) Huruf eLampiran

Sampai ditetapkan oleh KPA/DJPb/DJA

4

Perencanaan Kas Harian, Mingguan dan Bulanan

1. Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang, yang apabila diinformasikan ke publik dikhawatirkan akan menimbulkan Informasi Publik yang tidak akurat;
2. Merupakan bagian dari konsumsi internal;
3. Dapat menimbulkan penilaian berbeda atau penilaian yang bersifat absolut seolah-olah setiap usulan revisi kegiatan dan anggaran tersebut benar adanya atau disetujui sebelum disampaikan dan dilakukan penagihan ke KPPN setempat

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat (3) Huruf eLampiran

Setelah dilaksanakan audit oleh auditor

5

Dokumen Peserta Lelang

Menjaga kerahasiaan indentitas peserta lelang

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat (3) Huruf eLampiran

Selamanya

6

Data Rincian Realisasi Anggaran Tahun Berjalan

1. Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang, yang apabila diinformasikan ke publik dikhawatirkan akan menimbulkan Informasi Publik yang tidak akurat;
2. Dapat menimbulkan penilaian berbeda sebelum dilakukan audite oleh BPK atau Itjen;
3. Karena bentuk dari transparansi pelaksanaan program/kegiatan

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat (3) Huruf eLampiran

Sampai selesai tanggapan auditan

7

Dokumen Pembayaran berupa SPP, SPM, SP2D

1. Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang;
2. Karena bentuk dari transparansi pelaksanaan program/kegiatan;
3. Dapat mengakibatkan tidak tertibnya pengarsipan dan pendokumentasian dokumen keuangan (mengakibatkan tercecernya dokumen SPP, SPM dan SP2D/tidak terdokumentasi dengan baik

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat (3) Huruf e

Setelah selesai pembayaran

8

Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

1. HPS merupakan kewenangan PPK, sehingga HPS dijadikan perbandingan harga oleh panitia lelang/ULP dengan harga yang ditawarkan oleh penyedia barang/jasa. Sehingga HPS tidak dapat dipublikasi untuk umum agar bisa dijadikan perbandingan harga. HPS baru dapat dibuka setelah pemasukan dokumen penawaran oleh penyedia;
2. Dapat menimbulkan penilaian tidak obyektif atau tidak diperolehnya haarga yang tidak bersaing.

Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 11

Setelah penetapan pemenang lelang.

9.

Hasil Evaluasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa

PPK memberikan laporan hasil pengadaan kepada PA/KPA melalui berita acara. ULP bertugas membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepada Daerah/Pimpinan Institusi dan memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan Barjas kepada PA/KPA. Sehingga hasil evaluasi bukan untuk diakses oleh publik, tetapi laporan yang diberikan kepada PA/KPA oleh PPK dan ULP.

Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 11 dan 17

-

10

Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahantangan dan Penghapusan BMN berupa Surat, Nota Dinas, Berita Acara, Surat Keputusan

Pencatatan atas BMN dilakukan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan BMN. Pengelolaan BMN dilaporkan pada pelaksana penatausahaan sebagaimana dalam Pasal 5 dan 6 PMK 120/2007. Dengan begitu, dokumen tersebut tidak perlu di laporkan kepada publik karena tidak berhubungan langsung dengan kepentingan publik. Dalam pasal 6 diatur yang berkaitan dengan rahasia jabatan sehingga tidak dapat di umumkan kepada publik

PMK 120/PMK.06/2007 dicabut oleh 181/PMK.06/2016 tentang tentang Penatausahaan Barang Milik Negara

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008

-

11

Dokumen Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian BMN

Bahwa penilaian BMN diperlukan dalam rangka mendapatkan nilai wajar yang merupakan unsur penting dalam rangka penyusunan neraca pemerintah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMN/daerah, sehingga ini tidak dapat diinformasikan kepada publik agar pemerintah mendapatkan acuan untuk menyusun neraca pemerintah sebagai pembanding harga yang diajukan ketikan melakukan pengadaan barang selain itu dalam Pasal 15 PMK 06/2008, penilai tidak boleh menginformasikan kepada pihak kecuali atas izin pemberi tugas.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah

-

12

BMN berupa Tanah yang belum Memiliki Surat Bukti Kepemilikan untuk Keperluan Audit BPK/Itjen

Pencatatan atas BMN dilakukan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan BMN. Pengelolaan BMN dilaporkan pada pelaksana penatausahaan sebagaimana dalam Pasal 5 dan 6 PMK 120 Tahun 2007. Informasi yang berkaitan dengan informasi publik yang diminta belum dikuasai juga tidak dapat di berikan kepada publik

PMK Nomor 181/PMK.06/2016 Pengganti PMK 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008

Sampai dengan ada bukti kepemilikan tanah

13

Rekening Koran Bendaharawan

Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat (3) Huruf e

Sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang

14

Hasil Pemeriksaan Reguler, Kasus, Khusus, Review Laporan Keuangan, Evaluasi/Pemantauan

Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, yang apabila diinformasikan ke publik dikhawatirkan akan menimbulkan Informasi Publik yang dapat menghambat proses penegakan hukum.

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat (3) Huruf e

Sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang

15

Buku Kas Umum (BKU)

1. Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang;
2. Karena BKU merupakan bukti pertangungjawaban bendahara/ PPUMK yang wajib dilaporkan kepada atasan langsung dan konsumsi pemeriksaan

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat (3) Huruf e

Sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang.

16

Buku Kas Pembantu (BKP)

1. Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang;
2. Karena BKP merupakan bukti pertanggungjawaban bendahara/ PPUMK yang wajib dilaporkan kepada atasan langsung dan untuk kepentingan pemeriksaan.

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat (3) Huruf e

Sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang

17

Dokumen-Dokumen Pajak

 Termasuk didalamnya dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat (3) Huruf e

Sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang

18

Rekonsiliasi Keuangan DIPA

Termasuk didalamnya dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005

Sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang

19

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

1. Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah penilaian secara periodik pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil. Tujuan penilaian kinerja adalah untuk mengetahui keberhasilan atau ketidak berhasilan seorang Pegawai Negeri Sipil, dan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam melaksana-kan tugasnya dan ini bersifat rahasia;
2. Informasi yang mengungkap data otentik bersifat pribadi.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS

Selamanya

20

Rekam Medis PNS

1. Tidak boleh disebarluaskan kepada pihak-pihak yang tidak berwenang karena menyangkut individu langsung si pasien;
2. Pemberitahuan kepada pasien.keluarga pasien harus oleh dokter

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan

Selamanya

21

Nilai Hasil Tes Mencakup Tes Potensi Akademik, Psikotes, Tes Kesehatan dan Kebugaran, Wawancara dalam rangka Penyaringan/Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil

1. Proses perekrutan CPNS melibatkan pihak Konsultan, data hasil tes CPNS dari konsultan di terima terlebih dahulu oleh Sekjen untuk dilakukan penelaahan lebih lanjut,dan selama proses tersebut berjalan data-data tersebut bersifat rahasia. Hasil akhirnya yaitu berupa nama-nama peserta yang diterima sebagai CPNS baru diumumkan secara terbuka kepada masyarakat;
2. Karena merupakan data pribadi tiap peserta yang menjadi dasar penerimaan CPNS yang wewenang penuh dipegang oleh Tim Panitia Seleksi.

Dokumen Lampiran

Selamanya

22

Proses Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil

1. Penempatan CPNS disesuaikan dengan kebutuhan kedinasan/formasi yang tersedia, jadi informasi tersebut di umumkan secara terbuka;
2. Karena merupakan data pribadi tiap peserta yang menjadi dasar penerimaan CPNS yang wewenang penuh dipegang oleh Tim Panitia Seleksi

Dokumen Lampiran

Selamanya

23

Proses Mutasi Jabatan Struktural maupun Fungsional

Hal ini terkait dengan kredibilitas pegawai, serta hal-hal yang terkait dengan alasan adanya mutasi

Dokumen Lampiran

Pejabat yang bersangkutan dikukuhkan

24

Informasi Kepegawaian meliputi Data Pribadi, Biodata Elektronik, Berkas Arsip Pegawai

Karena informasi ini menyangkut rahasia pribadi seseorang dan apabila dipublikasikan dikhawatirkanya akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Dokumen Lampiran

Selamanya

25

Usul Pembuatan Karis/Karsu

Karena terkait dengan status keabsahan pernikahan pegawai

Dokumen Lampiran

Selamanya

26

Keputusan Hukdis, Keberatan atas Hukdis dan Peninjauan Kembali atas Hukdis Pegawai

Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan aib seseorang dimana ini bersifat pribadi dan akan berefek kepada psikologisnya.

Dokumen Lampiran

Selamanya

27

Keputusan tentang pemberian/penolakan izin cerai, beristri lebih dari satu dan keterangan untuk melaksanakan perceraian

1. Setiap atasan yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian atau untuk beritri lebih dari seorang wajib memberikan perimbangan secara tertulis kepada Pejabat. Pertimbangan itu harus memuat hal-hal yang dapat digunakan oleh Pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan izin itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak;
2. Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami/istri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan

Dokumen Lampiran

Selamanya

28

Keputusan Pemberhentian Sementara karena Dilakukan Penahanan oleh Pihak yang Berwajib

1. Untuk kepentingan peradilan seorang Pegawai Negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/ pelanggaran jabatan dan berhubung dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara;
2. Karena pegawai yang bersangkutan melakukan kesalahan sehingga berhubungan dengan pihak yang berwajib

Dokumen Lampiran

Selamanya

29

Daftar Nama Pejabat/ Pegawai yang Dikenakan Hukuman Disiplin

Bersifat rahasia yang tidak bisa dipublikasikan

Dokumen Lampiran

Sampai terbitnya keputusan yang inkrah

30

Draft SK Pengangkatan Jabatan Struktural

Kalau masih dalam tahap proses, ini bersifat rahasia, namun ketika sudah ditetapkan dan disahkan boleh dipublikasikan.

Dokumen Lampiran

Sampai SK ditandatangani Pejabat Pembina Kepegawaian.

31

Laporan Hasil Pemeriksanaan Khusus

Laporan pelaksanaan pengawasan, baik berdasarkan program kerja pengawasan tahunan maupun berdasarkan pengawasan khusus dilaporkan kepada aparat pengawasan fungsional.

Dokumen Lampiran

Sampai pemeriksaan tersebut bersifat audited.

32

Laporan Pengaduan Masyarakat Individu/Masyarakat

Dalam KMA 256 Tahun 2003 Pasal 2 harus melakukan perlindungan terhadap pelapor sehingga dalam hal ini pengaduan sebaiknya tidak ungkapkan kepada publik karena dikhawatirkan kerahasiaan pelapor tidak terjaga dan juga menyangkut aib seseorang dikhawatirkan menjadi fitnah. Informasi ini juga tidak dapat diberikan karena dikawatirkan menyangkut hak-hak pribadi seseorang.

Dokumen Lampiran

Selamanya

33

MoU dengan BPKP tentang Audit Bersama dan Program Lainnya;

Tidak diungkapkan kepada publik dikhawatirkan akan audit tersebut menyangkut hak-hak auditi, seperti hak azas praduga tak bersalah, dikhawatirkan bila audit tersebut sebelum ada kekuatan hukum tetap sudah menuduh seseorang sebagai pesakitan.

Dokumen Lampiran

Sampai selesainya dilakukan audit

34

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang meliputi Rencana Obyek Pemeriksaan, Sasaran Pemeriksaan, Besarnya Dana Pemeriksaan, Rencana Mulai Pemeriksaan dan Rencana Penerbitan Hasil Pengawasan (LHP);
Alasan: Dapat menghambat proses audit

Dokumen Lampiran

Selesai auditan

35

Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal

Karena menurut KMA Nomor 207 Tahun 2003 merupakan dokumen atau media komunikasi auditor untuk menyampaikan informasi tentang kesimpulan temuan dan rekomendasi hasil audit. Sehingga isi didalamnya dikhawatirkan dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang dan dapat menghambat penegakan hukum.

Dokumen Lampiran

-

36

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Informasi dari BPK merupakan memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas keputusan komisi informasi atau pengadilan.

Dokumen Lampiran

Sampai laporan tersebut bersifat audited.

37

Laporan Hasil Audit BPKP

Informasi dari BPK merupakan memorandum atau surat-surat antar badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas keputusan komisi infomrasi atau pengadilan.

Dokumen Lampiran

-

38

Dokumen-dokumen Pemeriksaan meliputi: Program Kerja Audit (PKA), Kertas Kerjka Audit (KKA), Lembar Temuan Audir (LTA), dan Berita Acara Pemeriksaan

Karena terkait dengan pemeriksaan terhadap auditi, kalau ini bocor akan menghasilkan pengawasan yang tidak bagus (auditi sudah mempersiapkan sebelum pemeriksaan).

Dokumen Lampiran

-

39

Dokumen Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Ini terkait dengan kerahasiaan dokumen, kalau bocor dikhawatirkan akan disalahgunakan, bahkan kemungkinan akan diperjualbelikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Dokumen Lampiran

Sampai dokumen hasil audit bersifat audited.

40

Dokumen Perkara Dalam Proses

Tidak dapat dibuka dikhawatirkan dapat menghambat proses penegakan hukum

Dokumen Lampiran

Selamanya

41

Dokumen Lain-Lain yang Bersifat Rahasia

Tidak dapat dibuka karena dikhawatirkan termasuk surat-surat antar badan public atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan.

Dokumen Lampiran

Selamanya

42

Lokasi Server

Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan kerusakan sistem jaringan yang ada.

Dokumen Lampiran

Selamanya

43

Internet Protocol/IP Address Private

Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, yang dapat mengakses data-data yang menurut sifatnya adalah rahasia.

Dokumen Lampiran

Selamanya

44

Bandwidth Management

Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan gangguan sistem komunikasi data yang ada.

Dokumen Lampiran

Selamanya

45

Sistem Manajemen Database

Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan kerusakan sistem jaringan database yang ada.

Dokumen Lampiran

Selamanya

46

Struktur Database

Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan gangguan pada struktur database yang ada.

Dokumen Lampiran

Selamanya

47

Source Kode

Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan gangguan pada source kode yang ada.

Dokumen Lampiran

Selamanya

48

Desain Laporan Dalam Aplikasi

Hak Cipta

Dokumen Lampiran

Setelah tidak digunakan

49

Arsip Dinamis yang Menurut Sifatnya Rahasia

Karena sifatnya rahasia, maka sampai batas waktu tertentu dapat dipublikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan mengingat pula situasi, kondisi dan kebutuhannya.

Dokumen Lampiran

Sesuai retensi arsip

50

Dokumen Penawaran Kontrak

Dapat dibuka sesuai dengan schedule proses pengadaan barang dan jasa.

Dokumen Lampiran

Sampai pada pengumuman pemenang.

51

Risalah Rapat, Slide Presentasi, Dokumen, Rekaman Suara, dan Transkripsi Rekaman Suara dari Pelaksanaan Rapat-Rapat yang Bersifat Rahasia;

Karena sifatnya rahasia, maka sampai batas waktu tertentu dapat dipublikasikan sesuai dengan situasi serta berdasarkan atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.

Dokumen Lampiran

Sampai batas waktu tertentu dapat dipublikasikan sesuai dengan situasi.

52

Bahan Rapat, Risalah Rapat Pimpinan (yang Bersifat Rahasia)

Karena sifatnya rahasia, maka sampai batas waktu tertentu dapat dipublikasikan sesuai dengan situasi serta berdasarkan atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.

Dokumen Lampiran

Sampai batas waktu tertentu dapat dipublikasikan sesuai dengan situasi.

53

Hasil Penelitian/ Penerbitan yang Belum Final dan Belum Memperoleh Koreksi serta Persetujuan Pimpinan untuk Dipublikasikan

Dokumen yang belum final termasuk dokumen yang belum mempunyai ketetapan hukum untuk didokumentasikan, dimungkinkan adanya perubahan-perubahan. Apabila diinformasikan akan mengganggu kepentingan perlindungan HAKI.

Dokumen Lampiran

Sampai disetujui Pimpinan.

54

Hasil Penelitian di Daerah Konflik

Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab

Dokumen Lampiran

Selamanya.

55

Hasil Pemetaan Daerah Rawan Konflik

Berpotensi memunculkan masalah SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan)

Dokumen Lampiran

Selamanya.

56

Hasil Penelitian Penyimpangan Agama

Berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat.

Dokumen Lampiran

Selamanya.

57

Hasil Audit Temuan Produk

Terkait Penelitian yang harus dipelajari lebih dalam.

Dokumen Lampiran

Selamanya

58

Hasil Audit Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

Terkait pihak lain, dan tidak boleh dipublish dikarenakan
kerahasian untuk pihak ketiga.

Dokumen Lampiran

Selamanya

59

Informasi Produk

Terkait dengan pihak lain dan menyangkut persaingan bisnis

Dokumen Lampiran

Selamanya

60

Data Detail Peserta Pengadaan Barang

Persaingan bisnis

Dokumen Lampiran

Selamanya

61

Data Detail Pelaku Usaha

Persaingan bisnis

Dokumen Lampiran

Selamanya