Pondok pesantren (ponpes) merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berperan besar dalam pembentukan karakter dan moral generasi muda di Indonesia. Namun, tidak semua ponpes memiliki izin resmi dari pemerintah, khususnya Kementerian Agama. Lalu, apa perbedaan utama antara pondok pesantren yang berizin dan yang tidak berizin? Mengapa izin sangat penting? Berikut penjelasannya berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang berkompeten di bidang pendidikan pesantren.

Menurut Katim Ponpes dan Ma’had Aly, H. Ihsan, S.Ag, M.Pd.I., pondok pesantren berizin adalah pondok pesantren yang telah mendapatkan pengakuan dan izin operasional resmi dari pemerintah melalui Kementerian Agama. Izin ini menunjukkan bahwa pondok pesantren tersebut memenuhi persyaratan standar yang telah ditetapkan, seperti memiliki tokoh pengasuh (Kiai, Habib, atau sebutan lokal lainnya), santri mukim minimal 15 orang, asrama, masjid, serta kajian kitab yang terstruktur. Selain itu, ponpes berizin juga harus memenuhi standar legalitas kepemilikan prasarana dan sarana. Sementara itu, ponpes tidak berizin adalah ponpes yang belum atau tidak mengajukan izin resmi sehingga tidak terdaftar secara legal. Ponpes jenis ini sulit dikontrol dan diawasi oleh pemerintah, sehingga kualitas pendidikan dan pengelolaannya tidak dapat dipastikan.

Izin operasional sangat penting karena menjadi jaminan bahwa ponpes tersebut telah memenuhi standar pendidikan nasional dan aspek legalitas yang diwajibkan. Dengan adanya izin, pemerintah dapat melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap ponpes, memastikan kurikulum yang diajarkan sesuai dengan standar, serta memberikan bantuan baik berupa fasilitas fisik maupun non-fisik. Sebaliknya, ponpes tanpa izin tidak mendapat pengakuan resmi sehingga tidak bisa menerima bantuan pemerintah. Selain itu, ponpes ini juga rawan terhadap berbagai masalah, mulai dari kualitas pendidikan yang tidak terjamin hingga potensi terjadinya pelanggaran hukum yang sulit ditangani karena tidak adanya kontrol dari pemerintah.

Pondok pesantren berizin memiliki pengelolaan yang terstruktur dan pengawasan yang ketat. Santri yang tinggal di ponpes berizin mendapatkan pembinaan akidah dan akhlak secara intensif, yang menjadi fondasi utama dalam pembentukan karakter. Selain itu, kehidupan sehari-hari santri diatur dengan disiplin mulai dari jadwal belajar, waktu tidur, hingga interaksi sosial, sehingga mentalitas dan kedisiplinan mereka terbentuk sejak dini. Hal ini berbeda dengan anak-anak yang hanya tinggal di rumah, yang cenderung lebih bebas dan kurang terkontrol. Banyak orang tua menitipkan anaknya ke pondok pesantren berizin dengan harapan anaknya bisa terbentuk mentalitas dan akhlaknya dengan baik, terutama di tengah tantangan pergaulan bebas saat ini.

Santri yang menempuh pendidikan di ponpes berizin umumnya memiliki disiplin hidup yang lebih baik, kemampuan beradaptasi sosial yang kuat, dan karakter yang matang. Disiplin yang dibiasakan sejak dini di pondok pesantren akan terbawa hingga dewasa, sehingga mereka mampu menjalani kehidupan dengan teratur dan bertanggung jawab. Selain itu, pendidikan di ponpes berizin juga mengajarkan life skill yang berguna dalam kehidupan sehari-hari dan masyarakat. Santri belajar bagaimana bergaul, menghormati orang lain, dan bertanggung jawab atas diri sendiri dan lingkungan.

Kementerian Agama telah menetapkan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh seluruh ponpes berizin. Ponpes yang memiliki satuan pendidikan formal seperti madrasah wajib mengikuti proses akreditasi secara berkala setiap lima tahun. Akreditasi ini bertujuan untuk menilai standar mutu pendidikan dan capaian pembelajaran yang telah dicapai. Selain itu, pondok pesantren non-formal juga memiliki standar yang diatur oleh pemerintah untuk memastikan kualitas pendidikan yang diberikan sesuai dengan ketentuan.

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya izin pondok pesantren. Banyak orang tua yang memasukkan anaknya ke ponpes tanpa izin hanya karena ada ustad yang dianggap mumpuni dan tempat yang dianggap layak, tanpa mengecek legalitasnya terlebih dahulu. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dan Kementerian Agama terus melakukan sosialisasi melalui berbagai media, termasuk media sosial dan kegiatan di masyarakat seperti di masjid-masjid, agar masyarakat lebih sadar dan selektif dalam memilih pondok pesantren. Dengan demikian, anak-anak mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan terlindungi secara hukum.

Memilih pondok pesantren yang berizin sangat penting untuk menjamin kualitas pendidikan, pembentukan karakter yang baik, serta legalitas dan perlindungan hukum bagi santri. Pemerintah terus berupaya mengawasi dan membina ponpes berizin agar mampu menjalankan fungsinya secara optimal, sementara masyarakat diharapkan lebih cermat dan kritis dalam memilih ponpes yang tepat untuk anak-anak mereka.