Palu (Kemenag Sulteng) – Tim penilaian zona integritas madrasah Ortala KUB bersama Bidang Pendidikan Madrasah memulai penilaian Tahap I Zona Integritas untuk madrasah. Menjadi sasaran penilaian perdana yakni MAN 2 Palu dan MAN Insan Cendekia (IC) Palu, Senin (19/1/2026).

Anggota Tim penilai Pipit Budiarto menegaskan, kegiatan ini sebagai pendampingan, pembinaan dan pemetaan awal, bukan sekadar pemberian nilai. Hasilnya akan menjadi acuan strategis bagi masing-masing madrasah untuk melakukan perbaikan.

Tim melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek fundamental, seperti tata kelola, pelayanan, dan kinerja madrasah. “Evaluasi ini adalah langkah awal. Harapannya, madrasah lain dapat segera menyusul untuk bersama menuju tata kelola yang lebih baik," jelasnya.

Program Zona Integritas merupakan inisiatif pemerintah untuk menciptakan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Penerapannya di madrasah bertujuan memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, serta menanamkan budaya integritas. "Penilaian berjalan lancar. Pihak madrasah menyambut positif ini sebagai momentum introspeksi dan pembenahan internal," pungkasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Moh. Afifudin dari Tim Zona Integritas Kanwil Kemenag Sulteng menekankan pentingnya transparansi dan responsivitas. "Pelayanan publik yang bersih dan terpercaya dimulai dari transparansi harta kekayaan dan responsif terhadap aspirasi serta pengaduan warga," ujarnya.

Sementara itu, pendampingan teknis diberikan oleh Holida, dari Tim Zona Integritas Madrasah. Fokusnya adalah pada tahapan penilaian dan strategi pembinaan, terutama terkait kelengkapan bukti fisik (evidence) dalam aplikasi Sistem Pemantauan Manajemen dan Penilaian Zona Integritas (PMPZI).

"Kualitas dan kelengkapan evidence di aplikasi PMPZI menjadi kunci penilaian. Kami berikan arahan agar setiap tahapan dapat terdokumentasi dengan baik," jelas Holida. Langkah ini dianggap krusial untuk memudahkan verifikasi dan meningkatkan kredibilitas laporan kinerja.

Kolaborasi ini menunjukkan komitmen Kementerian Agama dalam membangun lingkungan pendidikan yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Diharapkan, madrasah tidak hanya siap dinilai, tetapi juga benar-benar menerapkan nilai-nilai integritas dalam setiap aktivitas penyelenggaraan pendidikan.