Poso (Kemenag Sulteng) – Pemerintah Daerah Kabupaten Poso bersama dengan BNPT, LPSK melaksanakan Rapat Koordinasi sekaligus dialog lintas agama dalam upaya penanganan gangguan keamanan yang terjadi di Kabupaten Poso tepatnya di Desa Kalimago Kecamatan Lore Timur beberapa waktu yang lalu.

Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Pogombo Kantor Bupati Poso, Rabu (19/5/2021) ini dihadiri oleh Bupati Poso, Verna G.M Inkiriwang, Direktur Perlindungan BNPT RI, Brigjen. Pol. Herwan Chaidir, Ketua LPSK, Ketua DPRD Poso, Kapolres Poso, Dandim 1307 Poso, Kakankemenag Poso, Kajari Poso, Kepala OPD Pemda Poso, dan juga Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Dalam paparan materinya, Herwan Chaidir menjelaskan bahwa tujuan Negara (BNPT-Red) untuk membahas program lanjutan Sinergisitas yang ada di Kabupaten Poso sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program sehingga penanggulangan terorisme di wilayah kabupaten Poso lebih terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan.

Melalui UU No. 5 Tahun 2018, BNPT diamanatkan untuk melakukan koordinasi dalam berbagai program penanggulangan terorisme. Maka dari itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPT kerja sama dengan seluruh stakeholders yang terkait dalam rangka penanggulangan terorsime di Indonesia.

Kemitraan yang dibangun BNPT direalisasikan melalui pembentukan tim Sinergisitas yang melibatkan 38 K/L, Pemerintah Daerah, tokoh agama dan masyarakat. Program yang dilakukan di Provinsi Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur terdiri atas kegitatan pembangunan fisik dan non fisik. Menurut Kepala BNPT, penanggulangan terorisme tidak semata-mata dilakukan dengan penegakan hukum saja, lebih dari itu pendekatan humanis atau yang dikenal dengan soft approach dapat menyentuh hati masyarakat, terutama kelompok teroris.

Di Kabupaten Poso sendiri, BNPT bersama LPSK telah memberikan santunan dan dana kerohiman kepada Empat keluarga korban yang ada di Desa Kalimago Kec. Lore Timur.

Pembangunan non fisik program Sinergisitas terfokus pada pengembangan toleransi antar umat beragama. Konflik horizontal yang terjadi di wilayah yang memicu aksi kekerasan menjadi alasan dilaksanakannya dialog dan diseminasi narasi perdamaian. Maka dari itu, peran tokoh agama begitu penting dalam merekatkan kemajemukan masyarakat Poso dengan semangat Kebhinnekaan.

Herwan mengungkapkan bahwa menyampaikan pesan keagamaan harus diiringi dengan nilai kebangsaan yang sarat akan nilai toleransi, terutama bagi generasi muda yang rentan terpapar propaganda radikal.

"Generasi muda harus menyadari bahwa Pancasila lah yang mempersatukan perbedaan di NKRI, perbedaan itu adalah suatu keniscahyaan dan anugerah sehingga harus dijaga dan dipelihara," Ucapnya.

"Kita dapat berdialog dengan keluarga korban dan masyarakat untuk efektivitas dalam konteks penanggulangan terorisme yang lebih komprehensif, artinya tidak dari aspek penegakan hukum saja tetapi juga program bidang pembangunan kesejahteraan dapat dirasakan oleh masyarakat luas, (program) ini perlu dikoordinasikan dan dikomunikasikan baik oleh BNPT maupun tim Sinergisitas maupun dengan tokoh-tokoh yang ada di Kabupaten Poso sendiri," lanjut Herwan.

Dalam sesi tanya jawab, H. Arifin Tuamaka dan H. Adnan Arsal selaku tokoh agama di Kab. Poso meminta kepada Bupati Poso dan BNPT agar segera menghadap Presiden, agar Presiden hadir di Poso dan memngeluarkan Keppres khusus Kab. Poso terkait dengan keamanan. Dan kami selaku tokoh agama baik tokoh agama Islam, Kristen dan Hindu mengutuk keras aksi terror yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menggagu stabilitas keamanan yang ada di Kabupaten Poso.

“Kami sudah muak dengan persoalan ini, karena sudah hamper 20 tahun persoalan ini belum juga selesai, kami butuh keamanan”, Ucap Adnan Arsal.

Sebelum menutup rapat dan dialog ini, Bupati Poso memnyimpulkan hasil rapat yang dilakukan selama tiga hari yang akan dituangkan dalam sebuah surat yang akan di bawa ke Jakarta menghadap Presidan, diantaranya mensinergikan antara Kemenag dan Dinas Pendidikan untuk bersama-sama membina dan menertibkan lagi untuk mencegah hal-hal terorisme masuk, dan ini akan memerlukan kerjasama dengan tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat

Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat serta TNI-POLRI akan terus melakukan pengejaran dan sekuat tenaga menyelesaikan masalah keamanan yang terjadi di Kab. Poso.

“Dalam hal ini kami juga membutuhkan bantuan dan dukungan doa dari kita semua yang hadir di tempat ini, dan kami berterima kasih kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama yang selama ini memberikan dukungan serta mengingatkan Pemerintah daerah untuk tetap terus menjaga keamanan dan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” Ujar Verna.(Zhaq)