Selamat Datang di Website Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah      |        Tahap II, 1 Triliun Bantuan Pesantren di masa Covid Segera Cair       |       Ujian Psikotes SKB CPNS Di Kemenag Parimo Berjalan Lancar      |          Hindari Virus Dan Bakteri, Kemenag Parimo Laksanakan Kerja Bakti         |         Kakanwil Mengajak Madrasah Di Sulteng Ikuti Madrasah Robotic Competition 2020 

BPJPH: Fatwa Penetapan Kehalalan Produk, Kewenangan MUI

Siaran Pers
Kementerian Agama

*BPJPH: Fatwa Penetapan Kehalalan Produk, Kewenangan MUI*

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, Sukoso, menegaskan bahwa penetapan kehalalan produk tetap menjadi kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penegasan ini disampaikan Sukoso menyusul beredarnya informasi keliru di media sosial dalam beberapa hari terakhir yang menyatakan bahwa kewenangan MUI itu digantikan perannya oleh BPJPH. 

“Fatwa penetapan kehalalan produk tetap menjadi kewenangan Majelis Ulama Indonesia,” tegasnya di Jakarta, Rabu (06/01).

Sukoso memastikan, terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak mengubah kewenangan MUI dalam penetapan kehalalan produk. Pasal 33 Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur bahwa penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI melalui pelaksanaan Sidang Fatwa Halal. 

"Ketentuan yang sama ditegaskan juga dalam pasal 33 UU Cipta Kerja, bahwa penetapan kehalalan produk dikeluarkan oleh MUI melalui Sidang Fatwa Halal," terang Sukoso.

"Jadi jelas, baik UU JPH maupun UU Cipta Kerja, keduanya sama-sama mengatur bahwa penetapan kehalalan produk menjadi kewenangan MUI," lanjutnya.

Sukoso yang juga Profesor bidang Bioteknologi ini mengajak kepada pihak-pihak yang memiliki penafsiran keliru tentang regulasi Jaminan Produk Halal agar benar-benar memahami seluruh peraturan perundang-undangan JPH yang ada. Sebab jika tidak, maka pemahaman keliru mereka akan menyesatkan pemahaman masyarakat yang menerima informasi tersebut. Sebaliknya, dengan pemahaman yang tepat dan sejalan dengan regulasi, maka mereka justru dapat ikut berpartisipasi dalam menyosialisasikan Jamian Produk Halal dengan tepat kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Humas

Follow Us

BERITA POPULER

FGD Evaluasi, Kepala Kemenag Bangkep Ingatkan Kelola BOP dengan Baik
  Bangkep (Kemenag Sulteng) - Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) melaksanakan Forum Group Discussion (FGD) Evaluasi dan Pengelolaan Biaya Operasional
Kakanwil Membuka Rapat Kerja Kemenag Kota Palu
  Palu (Kemenag Sulteng) - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulawesi Tengah Rusman Langke, membuka Rapat Kerja Kemenag Kota Palu
Kakanwil Lantik 18 Pejabat Fungsional Kemenag Sulteng
  Palu (Kemenag Sulteng) – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, Rusman Langke melantik Delapan Belas Pejabat Fungsional Arsiparis dan
Kakankemenag Tolitoli Hadiri Ramah Tamah Yang digelar Pemda Tolitoli
  Tolitoli (Kemenag Sulteng) -  Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tolitoli Muchlis menghadiri acara Ramah Tamah Bupati Tolitoli terpilih Amran H. Yahya dan

LAYANAN PUBLIK

BERITA FOTO